2025-01-15 13:26:44 | category : BIS | company id : EKOM
01448338 IQPlus, (15/1) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji insentif yang sesuai untuk program family office yang telah diwacanakan sejak tahun 2024 lalu. "Insentif sedang digodok," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam kegiatan "Semangat Awal Tahun 2025", di Jakarta, Rabu. Thomas menyebut pihaknya akan merujuk pada standar di luar negeri agar insentif yang diberikan bisa lebih kompetitif. Dalam konteks itu, Kemenkeu akan turut melibatkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Thomas pun menegaskan regulasi perlu disusun dengan matang agar bisa memberikan kepastian hukum. "Hukumnya harus jelas. Bahwa family office di mana pun harus mempunyai kepastian hukum. Menurut saya itu menjadi tantangan, karena sekali lagi, bukan hanya insentif, tetapi secara keseluruhan harus kita pikirkan," ujarnya. Dalam kegiatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bakal mengajukan ke Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menjalankan family office pada Februari 2025. "Kalau saya bertemu Presiden, saya berusaha ya bulan depan harus kita jadikan," kata Luhut. (end/ant)
