2025-02-04 10:48:19 | category : BIS | company id : EKOM
03438682 IQPlus, (4/2) - Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) hingga 80 persen merupakan langkah rasional dalam mengoptimalkan belanja negara. Pemangkasan itu dilakukan terhadap total anggaran Kementerian PU sebesar Rp110,95 triliun, yang awalnya dialokasikan pada 2025, menjadi hanya Rp29,95 triliun. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai bentuk pergeseran prioritas dalam pembangunan nasional agar lebih berpihak pada masyarakat kecil. "Hingga saat ini, pemerintah belum merinci proyek mana saja yang akan dipangkas, tetapi jika merujuk pada distribusi anggaran dalam 10 tahun terakhir, pemangkasan seharusnya difokuskan pada proyek-proyek yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat kecil, seperti jalan tol berbayar dan proyek strategis nasional (PSN) yang tidak urgen," kata Achmad di Jakarta, Selasa. Sementara itu Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau modal ventura atau perusahaan yang menanamkan investasi ke perusahaan rintisan (startup) digital perlu memperhatikan kondisi perusahaan yang didanainya. Hal ini guna mengantisipasi terjadinya pemalsuan laporan keuangan serta mendorong perusahaan berkembang lebih sekaligus menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. "Saya berharap sekarang Venture Capital (VC) ataupun perusahaan yang berinvestasi, lebih perhatian terhadap startup digital yang didanai. Selama ini, perilaku investor cenderung pasif terhadap kondisi perusahaan," kata Nailul, Senin. (end/ant)
