2026-02-06 15:21:00 | category : BIS | company id : EKOM
03655249 IQPlus, (6/2) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia mendorong pemerintah agar memperkuat langkah deregulasi atau penyederhanaan aturan guna mempercepat realisasi investasi di kawasan industri. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat menyatakan langkah tersebut dinilai krusial untuk mengatasi berbagai hambatan kelancaran investasi. Menurut dia, persoalan utama yang dihadapi investor bukan terletak pada standar atau kewajiban usaha, melainkan pada ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi pelaksanaan di lapangan. "Investor tidak takut dengan aturan namun yang mereka khawatirkan adalah ketidakpastian," ucap dia. Menurut HKI, masalah terbesar bukan sekadar banyaknya jumlah aturan, melainkan regulasi yang saling mengunci antarsektor dan antarlevel pemerintahan yang menyebabkan proses perizinan berjalan kurang cepat. Salah satu hambatan yang kerap dihadapi kawasan industri adalah ketidaksinkronan tata ruang dan RTRW yang berdampak pada tersendatnya penerbitan persetujuan dasar seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). HKI menyatakan sebagian kawasan industri yang berstatus proyek strategis nasional (PSN) turut menghadapi keterlambatan realisasi investasi. Sebagai langkah konkret, pihaknya mendorong pemerintah menjalankan paket deregulasi yang terukur dan berdampak, antara lain melalui penerapan prinsip one map-one rule untuk tata ruang dan perizinan dasar, penyediaan mekanisme koreksi cepat atas kesalahan data lahan, penerapan standar waktu layanan nasional yang mengikat, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, khususnya bagi kawasan industri dan PSN. (end/ant)
