2024-02-29 14:50:56 | category : BIS | company id : EKOM
05953416 IQPlus, (29/2) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan memperkuat pengawasan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran dan volume melalui perjanjian kerja sama (PKS). Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan PKS merupakan upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM bersubsidi dan mengamankan APBN, yang digunakan untuk keperluan BBM subsidi dan kompensasi. "Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan kami bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi," katanya dalam keterangannya, di Jakarta, Kamis. BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa pemprov, seperti Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Diharapkan nantinya seluruh pemprov dapat menandatangani perjanjian serupa. "BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Bengkulu. PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya di mana, dapat dibahas lebih lanjut," ujarnya saat pembahasan PKS antara BPH Migas dan Pemprov Babel di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (end/ant)
