2024-05-03 07:50:52 | category : BIS | company id : EKOM
12328086 IQPlus, (3/5) - Kementerian Keuangan menciptakan sinergi untuk mendongkrak perekonomian desa, salah satunya pada Desa Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Jaka Sucipta mengatakan banyak komponen desa yang memiliki potensi untuk diberdayakan, namun menghadapi tantangan cukup besar dalam mendukung pengembangannya. "Dengan dana desa, yang merupakan sumber sumber pendapatan terbesar desa dengan kapasitas fiskal yang kuat untuk mengatasi kendala permodalan guna mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi lokal di desa," kata Jaka di Gunung Kidul, Yogyakarta, Kamis. Pemerintah telah mengalokasikan dana desa senilai Rp813,47 juta untuk menunjang berbagai potensi di Desa Nglanggeran, seperti agrikultur kakao serta daya tarik wisata. Di samping Dana Desa, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan juga memberikan dukungan pembiayaan senilai Rp1,5 miliar untuk pembiayaan 24 unit homestay dengan rata-rata tenor 10 tahun. "Pembiayaan homestay merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh PT SMF sejak tahun 2019, sebagai bagian dari komitmen membantu program pemerintah dalam mendorong ekonomi daerah pada sektor perumahan melalui program homestay di destinasi wisata nasional," jelas Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo. Sementara itu Pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp609,68 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan ekonomi desa sepanjang 2015 hingga 2024. Khusus pada 2024, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk pengembangan ekonomi pada 75.259 desa di 434 kota/kabupaten, sehingga tiap desa diperkirakan menerima dana sebesar Rp943,34 juta. "Perkembangan Dana Desa tak kurang dari Rp609 triliun sejak 2015 hingga 2024," kata Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Jaka Sucipta di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis. (end/ant)
