2024-06-28 07:33:49 | category : BIS | company id : EKOM
17927101 IQPlus, Komisi XI DPR menyetujui besaran pagu indikatif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp11,56 triliun, lebih rendah daripada yang diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK sebelumnya. "Karena OJK juga sudah setuju, jadi saya ketok (palu sebagai tanda disetujui) pagu sementara, atau pagu indikatif istilahnya, yaitu Rp11.557.368.948.861," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir dalam rapat bersama Dewan Komisioner OJK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Angka tersebut lebih rendah Rp1,66 triliun dari usulan anggaran dalam RKA OJK yang disampaikan pada Rabu (26/6), yakni sebesar Rp13,22 triliun. Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa pagu yang disetujui hari ini belum final dan hanya akan digunakan dalam laporan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR pada Agustus mendatang. Ia pun mengatakan bahwa nilai tersebut masih dapat berubah dan baru akan ditetapkan menjadi pagu definitif pada masa sidang September nanti. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, lebih rendahnya pagu indikatif yang disahkan tersebut disebabkan pihaknya melihat masih ada pending issue terkait penyewaan gedung Wisma Mulia 1 yang membuat OJK mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut, lanjutnya, membuat pihaknya menolak usulan penggunaan anggaran sekitar Rp1,2 triliun untuk gedung baru OJK. Komisi XI DPR juga menolak rencana penggunaan pagu senilai sekitar Rp400 miliar untuk pelaksanaan program kerja OJK karena menilai masih dapat dilakukan efisiensi setelah mempertimbangkan output serta Indikator Kerja Utama (IKU) dari setiap sasaran strategis OJK. "Kalau kami lihat rinciannya, itu masih bisa diefisienkan anggarannya. Ada yang output-nya peraturan, kajian, dan sebagainya dengan nilai output yang berbeda-beda. Jadi kalau dari sisi tugas, kami meyakini itu masih bisa diefisienkan," ujar Dolfie. (end/ant)
