2024-06-28 08:54:09 | category : BIS | company id : INEW
17932006 IQPlus, (28/6) - Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan perjanjian Sri Lanka dengan Tiongkok dan negara-negara kreditor lainnya untuk merestrukturisasi utang bilateral senilai sekitar US$10 miliar membawa negara kepulauan itu selangkah lebih dekat menuju pemulihan keberlanjutan utang. Sri Lanka menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok dan negara-negara kreditor lainnya untuk merestrukturisasi utang bilateral senilai sekitar US$10 miliar pada Rabu, sehingga semakin mendekati akhir proses restrukturisasi yang dimulai pada September 2022 setelah cadangan devisa negara tersebut mencapai rekor terendah dan memaksa Sri Lanka untuk gagal bayar (default) pada utang luar negeri untuk pertama kalinya. Namun Sri Lanka masih perlu meyakinkan pemegang obligasi untuk merestrukturisasi obligasi internasional senilai sekitar US$12,5 miliar. .Kami berharap ada kemajuan pesat mencapai kesepakatan dengan kreditor swasta eksternal dalam waktu dekat,. kata Kepala Misi Senior IMF untuk Sri Lanka Peter Breuer, dikutip dari The Business Times, Jumat, 28 Juni 2024. Restrukturisasi perjanjian utang bilateral adalah salah satu syarat utama yang ditetapkan IMF melalui program dana talangan sebesar US$2,9 miliar yang membantu Sri Lanka mengendalikan inflasi, menstabilkan mata uangnya, dan meningkatkan keuangan pemerintah. Bank sentral memperkirakan perekonomian akan tumbuh sebesar tiga persen pada 2024 setelah mengalami kontraksi sebesar 2,3 persen pada tahun lalu. Sri Lanka, yang total utang luar negerinya US$37 miliar, juga harus menyelesaikan perjanjian dengan China Development Bank untuk merestrukturisasi utang US$2,2 miliar, menurut data terbaru kementerian keuangan. Berdasarkan rencana restrukturisasi, Sri Lanka dapat menunda pembayaran kembali kreditor bilateral hingga 2028. Selama periode ini, pemerintah dan kreditor dapat mengatur pinjaman baru hingga 2043. Setelah restrukturisasi selesai, Sri Lanka bertujuan untuk mengurangi utangnya sebesar US$16,9 miliar, kata pemerintah. (end/ba)
