2024-07-04 09:45:07 | category : BIS | company id : INEW
18535078 IQPlus, (4/7) - Bank Dunia mengatakan Thailand harus menunggu gambaran perekonomian yang lebih jelas sebelum melonggarkan kebijakan moneter. Hal itu yang secara efektif mendukung kebijakan suku bunga bank sentral terhadap seruan pemerintah untuk melakukan pelonggaran lebih awal. Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin terlibat dalam perselisihan yang meningkat dengan Bank of Thailand (BOT), yang menentang tekanan dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penurunan suku bunga. Ekonom Senior Bank Dunia Kiatipong Ariyapruchya menjelaskan tekanan inflasi yang berkepanjangan akibat rendahnya subsidi energi dan ketidakjelasan mengenai bantuan tunai sebesar US$13,5 miliar dari pemerintah telah mempersulit keputusan kebijakan BOT. "Mengingat ketidakpastian saat ini, bank sentral harus menahan suku bunga dan menunggu sampai semuanya beres sebelum mengambil tindakan kebijakan, yang mungkin berupa pemotongan atau penahanan suku bunga," kata Kiatipong, dikutip dari The Business Times, Kamis, 4 Juli 2024. Perdana Menteri menuduh BOT merugikan perekonomian dengan kenaikan suku bunga sebesar 200 basis poin antara Agustus 2022 dan September 2023 yang telah membuat biaya pinjaman mencapai angka tertinggi dalam satu dekade, yaitu 2,5 persen. Pertumbuhan Thailand tertinggal dibandingkan dengan negara tetangganya dalam satu dekade terakhir, dengan rata-rata di bawah dua persen, dan merupakan salah satu negara dengan rasio utang rumah tangga tertinggi di kawasan ini, yaitu di atas 90 persen. Gubernur BOT Sethaput Suthiwartnarueput bulan lalu mengatakan ketidaksepakatan mengenai kebijakan moneter dan fiskal berasal dari 'topi berbeda' yang dikenakan oleh kepemimpinan BOT dan pemerintah negara tersebut. (end/ba)
