2024-07-22 14:01:00 | category : BIS | company id : INEW
20350417 IQPlus, (22/7) - Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa berjanji untuk mempercepat model perumahan baru yang menekankan pada sewa dan meningkatkan harga rumah yang terjangkau, menyusul rekor kemerosotan properti. Komite Sentral partai tersebut mengatakan model baru ini akan mempromosikan sewa dan pembelian, sejalan dengan seruan yang dibuat sejak tahun 2017, menurut resolusi yang diterbitkan oleh Kantor Berita resmi Xinhua pada Minggu (21 Juli). Tiongkok juga akan membangun dan memasok perumahan yang lebih terjangkau untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kelas pekerja, kata para pemimpin tertinggi setelah pertemuan penting di Beijing. Acara yang diadakan dua kali dalam satu dekade . yang dikenal sebagai Sidang Pleno Ketiga . adalah salah satu acara terpenting dalam kalender politik Tiongkok, yang sering kali menentukan arah kebijakan ekonomi dalam jangka panjang. Pada pertemuan tahun ini, Presiden Xi Jinping mengumumkan rencana besar-besaran untuk meningkatkan keuangan pemerintah daerah yang berhutang budi. Tiongkok telah lama berupaya mengubah pasar perumahan bagi kaum muda, pembeli rumah pertama yang terdesak oleh melonjaknya harga rumah. Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping menyampaikan mantranya yang sekarang terkenal yaitu .rumah dibangun untuk dihuni, bukan untuk spekulasi,. yang bertujuan untuk menjinakkan harga properti yang tidak terkendali dan mendorong model perumahan yang menekankan sewa. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan terhambat oleh penurunan properti, meningkatnya utang pemerintah daerah, dan kesengsaraan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid. Keruntuhan perumahan telah menyebabkan kelebihan pasokan secara besar-besaran, menyebabkan negara ini memiliki sekitar 60 juta apartemen yang tidak terjual dan akan membutuhkan waktu lebih dari empat tahun untuk dijual tanpa bantuan pemerintah, menurut Bloomberg Economics. Pertemuan tersebut juga mengisyaratkan langkah-langkah pelonggaran yang harus dilakukan di tingkat lokal. Tiongkok akan mendukung berbagai kebutuhan untuk meningkatkan perumahan dan akan memberikan kekuasaan penuh kepada kota-kota untuk menetapkan kebijakan berdasarkan kondisi lokal, menurut resolusi tersebut. Hal ini juga akan memudahkan beberapa kota untuk menghapus atau melonggarkan pembatasan jumlah properti yang dimiliki seseorang atau rumah tangga. Selain itu, beberapa pemerintah daerah akan dapat menurunkan ambang pembelian rumah yang lebih besar atau lebih mahal dengan menghapus pembatasan yang diberlakukan pada rumah tersebut. (end/Bloomberg)
