2024-11-05 08:28:22 | category : BIS | company id : EKOM
30930271 IQPlus, (5/11) - Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi dan persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mereka dapat lebih mudah mengakses bantuan pembiayaan perumahan dalam program tiga juta rumah. Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di, Jakarta, Senin, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administratif, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi. "Kita juga perlu meningkatkan jumlah lokasi pembangunan rumah, baik rumah susun, rumah khusus maupun rumah swadaya, serta penyediaan sarana-prasarana dan utilitas di lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Lasarus. Ia juga menyoroti tantangan ego sektoral di antara berbagai kementerian/lembaga yang seringkali menjadi penghambat laju kinerja pemerintah. Dengan delapan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor perumahan, ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dalam mencapai target tiga juta rumah. "Indonesia ini paling rumit kalau sudah menyangkut ego sektoral. Ini bisa menghambat laju kinerja pemerintah," tegasnya. (end/ant)
