2024-11-14 14:45:16 | category : BIS | company id : EKOM
31852933 IQPlus, (14/11) - Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Horas Maurits Panjaitan mendorong sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menggali seluruh potensi pajak dan retribusi daerah secara optimal. Maurits mengatakan, seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah (Perda) dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. "Dalam hal ini penyusunan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) khususnya pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Maurits melanjutkan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah terus melakukan berbagai upaya dalam rangka mengawal kebijakan opsen yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 agar terlaksana dengan baik. Hal ini disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait kebijakan Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Optimalisasi Pajak Daerah pasca implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sendiri tercatat telah menerbitkan beberapa surat yaitu pertama, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/9792/Keuda tanggal 1 Juli 2024 Hal Sinergi Pemungutan Opsen. Kedua, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/14384/Keuda tanggal 4 September 2024 Hal Percepatan Sinergi Pemungutan Opsen. Kemudian ketiga, Surat Ditjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/17525/Keuda tanggal 15 Oktober 2024 Hal Persiapan Implementasi Opsen Pajak Daerah Tahun 2025. (end/ant)
