2025-12-05 14:11:19 | category : BIS | company id : EKOM
33851068 IQPlus, (5/12) - Indonesia kemungkinan besar tidak akan melanjutkan rencana penghentian lebih awal PLTU Cirebon-1, meskipun sedang meninjau pembangkit listrik tenaga batu bara lainnya untuk penghentian lebih awal, ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat. Kesepakatan Cirebon telah dipandang sebagai uji coba untuk penghentian lebih awal PLTU di negara-negara berkembang di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil (JETP), sebuah inisiatif pendanaan G7. Namun, setelah awalnya sepakat untuk menutup Cirebon pada tahun 2035 tujuh tahun lebih awal dari usianya pemerintah Indonesia tahun lalu melewatkan tenggat waktu penting dan menyuarakan kekhawatiran tentang potensi biaya subsidi listrik yang lebih tinggi. Keputusan untuk menutup pembangkit listrik yang lebih tua "didasarkan pada pertimbangan teknis," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, didampingi oleh perwakilan negara-negara mitra JETP. "Cirebon adalah salah satu yang masih memiliki umur panjang, dan teknologinya juga kritis, superkritis, dan relatif lebih baik," ujarnya, merujuk pada apa yang disebut Teknologi Batubara Bersih di PLTU tersebut. Ia menambahkan bahwa dampak lingkungan dari penutupan PLTU batubara yang lebih tua dan lebih kotor akan lebih besar. JETP telah menyalurkan pembiayaan sebesar $3,1 miliar sejauh ini, kata Airlangga, seraya menambahkan bahwa mitra internasional tetap berkomitmen pada program tersebut, seraya mencatat total komitmen pendanaan untuk Indonesia telah ditingkatkan menjadi $21,4 miliar dari $20 miliar awal. Sejumlah proyek senilai total $5 miliar saat ini sedang dalam proses pembiayaan, termasuk proyek PLTS terapung Saguling, proyek transmisi di Sulawesi, dan proyek pembangkit listrik tenaga angin di Sumatera Selatan, ujar Airlangga. Belum jelas kapan dana tersebut akan disalurkan. Indonesia, yang menjadikan batu bara sebagai salah satu produk ekspor terbesarnya, telah berjanji untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2060. Tahun ini, Jakarta mengajukan target pengurangan emisi yang lebih ambisius dan ditentukan sendiri pada tahun 2035 kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Rencana tersebut dikritik oleh para aktivis lingkungan karena dianggap memperpanjang umur aset batu bara, karena mencakup pemanfaatan Teknologi Batubara Bersih. (end/Reuters)
