2025-08-25 08:44:18 | category : BIS | company id : EKOM
23631397 IQPlus, (25/8) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi strategi bagi industri tekstil nasional dalam menjaga daya saing, khususnya pada sektor hulu di bawah naungan Asosiasi Produsen Benang Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI). Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), kepatuhan pelaporan industri anggota APSyFI tercatat masih rendah. Dari 20 perusahaan anggota, hanya 15 yang melaporkan aktivitas industrinya, sementara 5 perusahaan lainnya absen atau lalai. "Masih ada perusahaan besar anggota Apsyfi yang tidak melaporkan kinerjanya sama sekali. Padahal, kewajiban pelaporan ini adalah bentuk akuntabilitas industri kepada negara. Minimnya komitmen administratif justru melemahkan posisi asosiasi yang mengklaim sebagai garda depan tekstil nasional," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (23/8). Febri menjelaskan, dalam data Kemenperin tercatat adanya anomali pada kinerja industri anggota APSyFI. Di tengah permintaan asosiasi agar pemerintah memperketat impor, justru terjadi lonjakan signifikan impor oleh anggotanya sendiri. Data menunjukkan, volume impor benang dan kain oleh perusahaan anggota APSyFI meningkat lebih dari 239% dalam satu tahun, dari 14,07 juta kilogram (2024) menjadi 47,88 juta kilogram (2025). "Ada anggota APSyFI yang memanfaatkan fasilitas kawasan berikat maupun API Umum sehingga bebas melakukan impor besar-besaran. Di satu sisi, mereka menuntut proteksi, namun di sisi lain aktif menjadi importir. Ini jelas kontradiktif dengan semangat kemandirian industri," ujarnya. Selama ini, pemerintah telah memberikan berbagai bentuk perlindungan dan instrumen fiskal bagi industri hulu tekstil, antara lain Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Polyester Staple Fiber (PSF) yang sudah berjalan sejak tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2027. Selain itu, BMAD Spin Drawn Yarn (SDY) yang berlaku hingga tahun 2025, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang dari serat sintetis yang berlaku hingga 2026, serta masih ada BMTP Kain yang berlaku sampai tahun 2027. "Artinya, industri anggota APSyFI selama ini sudah menikmati keuntungan ganda, yaitu proteksi tarif sekaligus fasilitas impor. Namun, sayangnya tidak diimbangi dengan investasi baru maupun modernisasi teknologi," jelas Febri. (end)
| Tanggal | Category | Headline | Details |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 08:44:18 | BIS | KEMENPERIN TEKANKAN TRANSPARANSI DAN KONSISTENSI INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL | 23631397 IQPlus, (25/8) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan pentingnya transparansi, kepatuhan administratif, serta konsistensi stra... Readmore |
| 2025-08-25 08:50:56 | BIS | BEI HENTIKAN SEMENTARA PERDAGANGAN 3 SAHAM INI | 23631811 IQPlus, (25/8) - Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT), PT Minahasa Me... Readmore |
| 2025-08-25 08:55:07 | BIS | MNC KAPITAL INDONESIA (BCAP) MASUK FTSE GLOBAL EQUITY INDEX | 23632044 IQPlus, (25/8) - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) kini terdaftar dalam FTSE Global Equity Index kategori Micro-Cap untuk periode Se... Readmore |
| 2025-08-25 15:16:43 | BIS | MENDAG RI DAN ARAB SAUDI BAHAS PENINGKATAN KERJA SAMA PERDAGANGAN | 23654934 IQPlus, (25/8) - Menteri Perdagangan RI Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral secara virtualdengan Menteri Perdagangan Arab... Readmore |
| 2025-08-25 15:08:04 | BIS | MENKO AIRLANGGA: BADAN INDUSTRI MINERAL FOKUS KELOLA RARE EARTH | 23654445 IQPlus, (25/8) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembentukan Badan Industri Mineral ditujukan untuk m... Readmore |
