2026-02-10 07:05:04 | category : BIS | company id : BBTN
04025493 IQPlus, (10/2) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif berpotensi meningkatkan biaya penerbitan surat utang, menyusul keputusan Moody's merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. "Kalau negara dulunya Baa2 menjadi Ba2, maka tentunya corporate rating-nya juga sama. Lalu dampaknya apa? Kalau kita menerbitkan surat utang lagi, maka tawar-menawarnya menjadi lebih mahal," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai konferensi pers paparan kinerja di Jakarta, Senin. Namun, BTN sendiri belum berencana masuk ke pasar pendanaan global dalam waktu dekat. Nixon menilai ketersediaan investor domestik masih memadai untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, sekaligus menawarkan struktur biaya yang lebih efisien. Selain itu, ia juga mencatat bahwa saat ini penerbitan instrumen utang dalam mata uang dolar AS kurang ekonomis bagi BTN, mengingat portofolio pembiayaan perseroan, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR), seluruhnya berbasis rupiah. Pendanaan dalam valuta asing akan menimbulkan biaya (cost) tambahan, terutama dari selisih nilai tukar dan biaya lindung nilai (swap), yang pada akhirnya membuat biaya dana menjadi lebih mahal dibandingkan pendanaan dalam rupiah. Terkait hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, Nixon menyatakan bahwa pihaknya akan tetap melakukan komunikasi secara aktif dan rutin. Ia menambahkan, pertemuan dengan lembaga pemeringkat sebenarnya merupakan praktik standar, di mana bank menyampaikan penjelasan secara mendetail mengenai strategi, profil risiko, dan proyeksi bisnis jangka menengah hingga panjang yang menjadi dasar penilaian peringkat. Mengenai pencadangan, Nixon mengamini bahwa rasio pencadangan BTN relatif lebih rendah dibandingkan bank-bank anggota Himbara lainnya, namun tetap berada di atas ketentuan minimum regulator. Rasio pencadangan (CKPN) BTN saat ini berada di kisaran 125 persen, yang dinilai memadai mengingat kuatnya kualitas agunan pada portofolio KPR. Ke depan, rasio pencadangan akan ditingkatkan hingga 150 persen pada 2030. Nixon menekankan bahwa kredit perumahan didukung oleh agunan yang kuat, sehingga perlindungan risiko tidak hanya tercermin dari tingkat pencadangan, tetapi juga dari nilai agunan yang menyertai kredit tersebut. "Pertanyaannya, apakah kita membutuhkan pencadangan berlebihan kalau agunannya kuat? Itu yang harus jadi analisa atau pertimbangan sebuah bank," kata Nixon. (end)
| Tanggal | Category | Headline | Details |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 07:05:04 | BIS | BTN NILAI OUTLOOK KREDIT RI YANG NEGATIF BERISIKO NAIKKAN BIAYA UTANG | 04025493 IQPlus, (10/2) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memandang perubahan outlook sovereign credit rating Indonesia menjadi negatif... Readmore |
| 2026-02-10 06:58:11 | BIS | INDEKS UTAMA AS DITUTUP MENGUAT HARI SENIN | 04025081 IQPlus, (10/2) - Indeks S&P 500 dan Nasdaq menguat setelah awal yang goyah pada hari Senin, karena saham-saham teknologi menemukan pijakann... Readmore |
| 2026-02-10 06:59:49 | BIS | OJK : IZIN USAHA PERUMDA BPR BANK CIREBON RESMI DICABUT | 04025176 IQPlus, (10/2) - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon pada 9... Readmore |
| 2026-02-10 07:02:01 | BIS | INDONESIA IDENTIFIKASI 8 BLOK BERPOTENSI BESAR UNSUR TANAH JARANG | 04025272 IQPlus, (10/2) - Indonesia telah mengidentifikasi delapan blok pertambangan dengan potensi besar unsur tanah jarang dan berencana meluncurk... Readmore |
| 2026-02-10 06:55:37 | BIS | OJK JATUHKAN DENDA Rp240,6 MILIAR KE 151 PELAKU MANIPULASI HARGA SAHAM | 04024924 IQPlus, (10/2) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan telah mengenakan sanksi berupa denda senilai Rp240,65 miliar kepada 151 pihak ter... Readmore |
